Apa dan Mengapa Filsafat Hukum Islam?

Apa itu Filsafat Hukum Islam?

Tulisan ini berupaya untuk tidak sekedar menjawab pertanyaan apa itu Filsafat Hukum Islam. Jawabanya tentu bersifat deskriptif belaka. Tapi, tulisan ini akan melanjutkan dengan pertanyaan mengapa Filsafat Hukum Islam (selanjutnya akan disingkat dengan FHI). Pertanyaan terakhir menuntut jawaban yang bersifat argumentatif. Sifat argumentasi ini berporos pada tesis/gagasan bahwa FHI adalah disiplin keilmuan yang strategis/penting dalam konstelasi keilmuan hukum Islam.

***
FHI adalah disiplin keilmuan yang pendekatannya bersifat “interdisipliner”. Pendekatan interdisipliner adalah menjadikan disiplin lain (non hukum Islam) sebagai pendukung kajian. Memakai istilah Filsafat Ilmu, FHI menjadikan hukum Islam sebagai obyek material sementara disiplin filsafat diposisikan sebagai obyek formal atau pendekatan untuk mendukung kajian.

Karena itu corak kajian FHI akan sangat ditentukan oleh filsafat sebagai obyek formalnya. Ini berkaitan dengan filsafat yang mempunyai karakteristik rasional, kritis, spekulatif, dan obyektif. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa FHI adalah kajian hukum Islam yang menjadikan filsafat sebagai pendekatan (obyek formal) yang berkarakter radikal, rasional dan spekulatif-kritis.

Obyek material FHI berdimensi luas. Secara umum ohyek material FHI terpilah menjadi dua: aspek materinya – biasa disebut dengan syariah – dan aspek prosesnya atau yang disebut dengan tasyri’. Tasyri’ berkaitan dengan proses-proses penetapan hukum Islam sebagaimana terekam dalam disiplin Tarikh al-Tasyri’. Berdasar pilahan ini maka FHI bisa terpilah menjadi filsafat “syariah” dan filsafat tasyri’ (Syarifuddin, 1987).

Karena itu kajian tentang asrar al-hukm, hikmat al-hukm (rahasia dan hikmah hukum, misanya rahasia dan hikmah shlat, haji dsb) bisa disebut sebagai filsafat “syariah” (terkait materi hukum), sementara kajian tentang proses-proses penatapan hukum yang bersifat gradual (tadarruj) bisa disebut sebagai filsafat tasyri’.

Pertanyaannya kemudian bagaimana hukum Islam yang diyakini bersumber dari Tuhan (wahyu) bisa dan boleh dinalar dengan rasio manusia (didekati dengan filsafat). Jawaban atas pertanyaan ini masuk pada wilayah debat teologis hubungan antara akal dan wahyu. Tetapi sebagai gambaran umum, dalam sistem hukum Islam peran rasio dinilai penting, tanpa rasio hukum Islam tidak mungkin untuk diaplikasikan. Bukankah hukum Islam sebagaimana terekam dalam wahyu sebagian besar bersifat general, bahkan tidak sedikit yang tersirat dan tersuruk.

Filsafat sebagai pendekatan juga tidak jauh dari fitrah kemanusiaan, yakni rasa ingin tahu (curiosity). Rasa ingin tahu ini yang kemudian memicu pertanyaan-pertanyaan filsafati terhadap hukum Islam. Pertanyaan-pertanyaan filsafati bersifat mendasar dan metodologis, bukan semata pertanyaan yang bersifat teknis. Pertanyaan-pertanyaan seperti: apa itu hukum Islam?; Bagaimana umat Islam harus menerapkan hukum Islam?; bagaimana sumber-sumber hukum Islam yang terbatas bisa meng-cover persoalan hukum yang tak terbatas? adalah contoh-contoh pertanyaan filsafati. Bandingkan misalnya pertanyaan tentang bagaimana cara umat Islam mengerjakan shalat. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang bersifat fiqhiyyah.

Mengapa Filsafat Hukum Islam?
Peran filsafat terhadap hukum Islam – meminjam istilah Filsafat Ilmu Sosial (Benton dan Craib, 2009) – adalah sebagai “pembantu” (underlaborer) bagi ilmu hukum Islam. Filsafat adalah keilmuan pendukung. Bantuan yang diberikan oleh FHI bertumpu pada karakter filsafat secara umum, yakni rasional, radikal, dan spekulatif untuk pengembangan hukum Islam. Jenis-jenis bantuan apa yang bisa diberikan oleh filsafat terhadap hukum Islam?

Pertama, filsafat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hukum Islam yang bersifat mendasar dan metodologis. Persoalan hukum bersifat kompleks akibat dialektika terus menurus antara hukum Islam dan realitas sosial. Hal ini memicu banyak pertanyaan berkaitan dengan hukum Islam. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh ilmu Hukum Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spekulatif menjadi pembahasan filsafat/FHI .

Ilmu Hukum Islam melihat gejala hukum sebagaimana yang tampak/empirik atau bisa diamati oleh panca indera. Jargon yang sangat populer mengatakan: nahnu nahkum bi al-dhawahir (kita, para ahli hukum Islam, hanya menghukumi hal-hal yang bersifat zahir/lahir). Hukum Islam atau fikih adalah mempunyai obyek kajian perilaku manusia yang konkrit teramati, misalnya tentang cara bagaimana melaksanakan shalat, zakat, puasa dan lainnya.

Sementara itu pertimbangan-pertimbangan nilai, hikmah, moral dan hal-hal subtantif lain lepas dari kajian ilmu hukum Islam karena memang bukan wilayahnya. Dalam konteks inilah FHI memberikan bantuan dengan mengisi ruang kosong ini, yakni pemikiran-pemikiran yang bersifat maknawi dari perbuatan-perbuatan hukum konkrit. Kajian tentang rahasia dan hikmah shalat misalnya adalah bagian dari kajian FHI.

Kedua, FHI membantu menjawab persoalan-persoalan hukum yang sarat dengan persoalan moral. Hukum berkaitan dengan perilaku. Penilaian terhadap perilaku sering kali tidak cukup dengan pertimbangan hukum yang bersifat preskriptif. Pertimbangan-pertimbangan moral dengan bantuan filsafat (etika) diperlukan untuk menemukan atau mempraktikkan hukum yang lebih bercorak transenden. Pertanyaan reflektif terkait dengan hal ini misanya adalah apakah status perempuan sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab hukum Islam klasik merealisasikan nilai keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan? Apakah pembagian waris dengan formula 1:2 bersifat definitif (qat’iy) atau dia bersifat spekulatif (zanni)? Bagaimana hukum Islam merespon persoalan HAM? Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang sarat dengan nilai moral.

Ketiga, FHI membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk menguji pengetahuan hukum Islam dan membebaskannya dari berbagai asumsi dan paradigma dogmatis. Pengetahuan hukum yang bercorak demikian akan menghalangi perkembangan ilmu hukum Islam dalam merespon dinamika zaman yang terus berubah. Hukum Islam diklaim sebagai shalih li kull zaman wa makan (relevan untuk setiap masa dan tempat). Klaim ini menuntut upaya kontekstualisasi hukum Islam secara terus menerus untuk menjamin terealisasinya tujuan hukum kemaslahatan. Hal ini karena akan selalu ada gap antara norma (apa yang seharusnya) dan realitas empirik (apa yang senyatanya) yang perlu untuk dinegosiasikan oleh FHI.

Keempat, FHI menyediakan kerangka berpikir, kerangka metodologis, logika dan argumentasi yang diperlukan oleh ahli dan sarjana hukum Islam dalam kerja-kerja akademis atapun untuk kepentingan yang bersifat praktis (memutus perkara hukum, perumusan opini hukum Islam, fatwa, riset dan lainnya). Filsafat hukum Islam diharapkan memberikan wawasan dan kesadaran paradigmatis yang tidak semata bercorak pragmatis dan positivistik akan tetapi juga utamanya yang bersifat subtantif-humanistik. Selanjutnya, FHI membantu bagaimana menjabarkan paradigma tersebut dalam kerangka yang bersifat logis dan metodologis. Sebagai contoh, kerangka metodologis Falur Rahman tentang teori gerak ganda (double movement) dalam penafsiran teks hukum Islam adalah konkritisasi dari paradigma hukum Islam Fazlur Rahman yang menyintesakan antara otoritas Tuhan dan otoritas manusia dalam penafsiran hukum.

***
Sebagai benang merahnya bisa dikatakan bahwa FHI sesungguhnya adalah keilmuan yang berupaya membumikan hukum Islam dengan selalu menegosiasikan antara teks hukum dan realitas empirik. Sintesa ini diharapkan akan memunculkan pemikiran hukum Islam yang berkarakter sosiologis, kultural dan dan emansipatoris dengan tetap berpegang pada nilai/prinsip dasar hukum Islam. FHI memberikan refleksi antinomi dan tarik menarik antara otoritas wahyu dan akal, antara al-tsawabit (yang tetap) dan al-mutaghayyir (yang berubah), konservatisme dan perubahan dan yang semisal. Wallah A’lam.

Bahan Bacaan
Ted Bento dan Ian Craib, Filsafat Ilmu Sosial , terj. Antonius Bastian Limahekin (Maumere: Ledalero, 2009);
Franz Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisius, 1987);
Abid Rohmanu, Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam (Yogyakarta: Ircisod, 2019);
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum sejarah, Aliran, dan Pemaknaan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006);
Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam”, dalam Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987).

Ilustrasi: republika.co.id

2 thoughts on “Apa dan Mengapa Filsafat Hukum Islam?

    1. Dalam kasus apa misalnya? Hukum Islam banyak bersinggungan dengan penganut agama lain, misalnya dalam perkawinan beda agama, atau konsep jizyah (pajak dari non muslim utk negara Muslim, aplikasi jihad, dsb). Pada intinya hukum Islam dikembalikan pada subtansi maslahah dan direaktualisasi sesuai dengan konteks baru negara bangsa dan interaksi global.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: