Ambiguitas Makna Syariah dan Fikih

Ilmu pengetahuan bekerja dengan konsep-konsep atau terma-terma teknis. Setiap disiplin atau rumpun keilmuan mempunyai terma teknisnya sendiri yang bersifat khas. Konsep dimaknai secara umum sebagai abstraksi nalar terhadap obyek tertentu. Obyek ini bisa bersifat fisik atau non-fisik. Konsep yang merupakan abstraksi terhadap obyek yang bersifat fisik lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan yang non-fisik. Konsep tentang “mobil” atau “sepeda” lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan konsep tentang “HAM”, “demokrasi”, dan termasuk konsep tentang “hukum Islam”.

Pentingnya konsep dan terma teknis dalam kerja ilmiah-akademik selaras dengan keterkaitan erat antara berpikir dan berbahasa. Manusia berpikir dengan bahasa dan mengkomunikasikannya dalam komunitas keilmuan dengan bahasa. Setiap komunitas keilmuan mengembangkan bahasa dan konsep yang relevan dengan bidang keilmuan, tak terkecuali komunitas keilmuan hukum Islam. Tidak bisa dibayangkan jika seorang mahasiswa belajar hukum Islam tanpa memahami konsep dan terma-terma teknis yang dipakai dalam keilmuan tersebut.

Syariah dan Fikih
Konsep penting dalam kajian hukum Islam adalah konsep syariah dan fikih. Berbeda dengan “hukum Islam”, kata syariah dan fikih dapat ditemukan dalam teks-teks utama hukum Islam (al-Qur’an dan Hadis). Syariah dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Suci. Syariah berkaitan dengan dimensi “abstrak”, dimensi yang tetap, dan menyangkut hal-hal yang bersifat ushuliyah. Al-Qur’an memakai terma “syariah” untuk makna aturan dan jalan yang terang. Syariah pada awalnya identik dengan agama itu sendiri yang tidak saja berkaitan dengan norma perilaku tetapi juga persoalan akidah. Tetapi dalam perkembangannya syariah identik dengan norma hukum dan standar etika yang bersifat suci (divine).

Jasser Auda menyebut syariah dengan “revealed way of life” (al-syir’ah dalam surat al-Maidah dan al-syariah dalam surat al-Jatsiyah). Sebagian sarjana menyamakan syariah/”jalan” dengan hukum (code of law). Pada praktiknya terma syariah lebih populer untuk menunjuk norma hukum Islam. Tren labelisasi “syariah” dalam berbagai produk dan pranata (ekonomi syariah, perbankan syariah, hotel syariah dsb) – terlepas ambigunya penamaan/label ini – dipakai untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan tata aturan hukum Islam. Pada masyarakat Barat menurut Jasser, terma syariah dimaknai secara negatif untuk menunjuk hukuman fisik (jinayah) di beberapa negara Islam. Ini artinya syariah dimaknai secara beragam.

Sementara itu terma “fikih” dipakai oleh al-Qur’an dan Hadis untuk menunjuk pada makna “pemahaman” (understanding) dan memperoleh pengetahuan kegamaan secara umum. Pada masa Imam Mazhab terma fikih didefiniskan sebagai :”al-‘ilm bi al-ahkam al-syar’iyyah al-‘amaliyah min adillatiha al-tafshiliyyah” (Ilmu tentang hukum Islam yang bersifat praktis yang digali dari dalil yang terperinci). Fikih dalam hal ini dibatasi pada aspek praktis (al-amaliyyah) – yakni perilaku empirik manusia – yang dibedakan dengan aspek teologis (i’tiqadiyyah). Fikih adalah pemahaman (al-fahm/understanding), persepsi (tashawwur), kognisi (idrak) terhadap kehendak Tuhan yang dilakukan oleh manusia (faqih/ahli fikih).

Paragraf di atas menunjukkan syariah dan fikih berbeda secara konseptual tapi mempunyai keterikatan erat. Syariah dinisbahkan kepada Tuhan (al-Syari), sementara fikih dinisbahkan kepada manusia (al-faqih). Fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah. Sebagai sebuah pemahaman, fikih bersifat relatif dan bisa mengalami perubahan. Sebaliknya syariah bersifat tetap (tsabit), tidak bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

Fikih sering dimaknai sebagai upaya bagaimana faqih (ahli hukum) mendeduksikan hukum dari syariah. Fikih adalah formula yang bersifat praktis dari syariah. Fikih adalah interpretasi yang bersifat kultural dan kontekstual terhadap syariah. Fikih 4 mazhab di kalangan sunni adalah contoh konkrit bagaimana syariah dipahami dan dipraktikkan secara beragam sesuai dengan karakteristik “pemahaman” yang bersifat relatif. Pemahaman relatif ini dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu serta metodologi yang dikembangkan oleh para Imam Mazhab. Mazhab Hanafiyah misalnya mengembangkan corak pemahaman yang bersifat rasional, sementara Mazhab Hanbali lebih menekankan pendekatan yang bersifat tekstual.

Tidak mudah menentukan batas antara syariah dan fikih. Batas keduanya bersifat ambigu. Muhammad Khalid Mas’ud mencoba menjelaskan ambiguitas ini dengan meminjam formula Kerr tentang level-level makna (formula of the levels of meaning) dalam diskusi teori hukum. Level-level tersebut adalah: 1) Kehendak suci (divine will) atau realitas metafisik; 2) Hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan; 3) Relasi normatif antar manusia (hubungan horizontal); 4) Relasi non-normatif antara manusia dan alam.

Menurut Mas’ud syariah masuk pada level pertama, sementara fikih masuk level kedua dan ketiga. Level ketiga dan keempat mempunyai konsen terhadap perubahan sosial (social changes). Sekarang, tegas Mas’ud, perubahan sosial biasanya mempunyai pengaruh secara langsung terhadap level ketiga. Sementara, pengaruh terhadap fikih level kedua bersifat tidak langsung. Karena itu menurut Mas’ud berbicara tentang adaptabilitas fikih sesungguhnya bicara fikih level ketiga.

Ya, fikih terdefinisikan sebagai formula praktis syariah yang bersifat kultural dan sosiologis. Ini lebih terlihat signifikansinya pada fikih level ketiga. Sementara itu teori level makna yang ke-4 kurang tepat untuk melihat fikih. Dalam teori tersebut relasi manusia dan alam dinilai sebagai non-normatif. Ini berbeda dengan pemahaman bahwa fikih bersifat komprehensif mengatur semua aspek perilaku manusia, termasuk dengan alam. Fikih melihat hubungan manusia dengan alam bersifat normatif. Dikenal klaster baru fikih lingkungan (bukan hanya fikih sosial). Fikih lingkungan dinilai sebagai perluasan konsep muamalah. Muamalah tidak sekedar hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga dengan alam dan lingkungan. Terlebih, muncul tantangan baru kerusakan lingkungan yang masif akibat eksploitasi manusia terhadap alam.

Bagaimana pula dengan konsep/terma teknis hukum Islam? Hukum Islam sebagaimana terma Islamic law dalam tradisi Barat adalah istilah yang juga bersifat ambigu. Pertama, terma teknis hukum Islam menunjuk syariah atau fikih?; kedua, terma hukum dalam konsep ilmu hukum mempunyai maknanya tersendiri yang berbeda dengan syariah atau fikih.

Hukum Islam

Terma hukum Islam dalam pengalaman praktis umat Islam dipakai untuk menunjuk baik itu syariah atau fikih. Konteks pemakaian menjadi penting untuk diperhatikan. Ketika hukum Islam dipakai untuk menunjuk tekstualitas hukum yang ada dalam al-Qur’an maupun Hadis atau untuk menunjuk nilai-nilai universal maka yang dimaksud tentu adalah syariah. Akan tetapi jika hukum Islam dirujukkan pada pemikiran hukum, hasil ijtihad, sejarah hukum Islam sebagaimana terkodifikasi dalam kitab-kitab fikih, maka yang dimaksud tentu adalah fikih.

Hukum adalah aturan dan regulasi perilaku/perbuatan yang bersifat mengikat dan diakui dan dikontrol pelaksanaannya oleh otoritas negara/pemerintahan disertai dengan sanksi-sanksi tertentu. Dalam konteks hukum Islam nuansanya akan berbeda, yakni nuansa kesukarelaan dengan basis keyakinan. Ini kecuali berkaiatan dengan materi hukum Islam yang telah dipositivisasikan (taqnin) yang pelaksanaannya bersifat mengikat/memaksa. Jadi pada dasarnya hukum Islam adalah hukum Islam yang bersifat positif.

Hal di atas selaras dengan pernyataan Norman Calder, kajian Barat terhadap tradisi hukum dalam Islam mereka sebut dengan “Islamic Law”. Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam vocabulary dunia Islam menjadi al-qanun al-islami (Islamic law). Menurut Schacht, hukum Islam (al-qanun al-Islami) adalah bagian dari ekspresi modernisme Islam. Era modernisme ditandai antara lain adalah berkembangnya nation state (negara bansga) dengan tuntutan kodifikasi dan positivisasi (taqnin) fikih.

Tetapi pada praktiknya, hukum Islam – berdasar pengalaman keindonesiaan – diberikan makna yang meluas. Hukum Islam dinilai sebagai aturan yang didasarkan pada sumber hukum otoritatif (al-Qur’an dan Hadis) berkaitan dengan tingkah laku mukallaf yang diakui dan “diyakini” mengikat bagi umat Islam. Hukum Islam di Indonesia merupakan penjabaran dari syariah sekaligus juga dari fikih yang tidak selalu dalam bentuk qanun (undang-undang). Formulasi hukum Islam dalam hal ini bisa dalam bentuk: fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang (Ahmad Rofiq, 1995).

Catatan Penutup
Menjernihkan ambiguitas konsep/terma teknis syariah, fikih dan hukum Islam adalah strategis dalam kajian Filsafat Hukum Islam, mengapa? Karena dalam setiap diskursus hukum selalu ada dimensi yang bersifat statis dan dinamis, dimensi spirit hukum dan praktik hukum. Klarifikasi terhadap konsep dan terma teknis akan menjadi kerangka pikir untuk memposisikan masing-masing secara “tepat”.

Dalam konteks Filsafat Hukum Islam, wacana tentang hukum Islam dan perubahan sosial (social changes) tidak bisa dielakkan. Sejarah intelektual hukum Islam bahkan bisa disederhanakan sebagai pemikiran bagaimana mendialogkan norma hukum dengan dinamika sejarah kemanusiaan. Dalam konteks ini pula, Filsafat Hukum Islam bertugas merumuskan dan menyerasikan nilai-nilai konservatisme dan pembaharuan dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap konsep atau terma teknis yang dipakai. Wallah A’lam…

Referensi
Lena Larsen, How Muftis Think: Islamic Legal Thought and Muslim Women in Western Europe (Leiden: Brill, 2018);
Muhammad Khalid Mas’ud, Shatibi’s Philosophy of Islamic Law (Disertasi: McGill University, 1973);
Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach (Herndon: The Institute of Islamic Law, 2008);
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).

Ilustrasi gambar: mui.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: