Dari Nalar Kebahasaan ke Nalar Maqashid

Sumber hukum Islam dikenal dengan terma teknis mashdar al-hukm dan dalil al-hukm. Terma “mashdar” lebih tepat menunjuk pada sumber hukum Islam al-Qur’an dan al-Sunnah. Sementara terma “dalil” mempunyai makna yang lebih luas, tidak hanya mencakup sumber asasi al-Qur’an dan al-Sunnah, akan tetapi juga bisa menunjuk semua yang bisa menjadi dalil (petunjuk) ke penemuan hukum. Artinya dalil bisa dimaknai sebagai sumber sekaligus perangkat metodologis penemuan hukum.

Sumber dan metodologi penemuan hukum menjadi pokok bahasan penting dalam kajian Ushul al-Fiqh. Hukum Islam diyakini sebagai hukum Tuhan (al-Syari’ huwa Allah). Allah adalah satu-satunya otoritas yang menetapkan hukum. Sumber hukum al-Qur’an dan al-Sunnah bukan kitab hukum atau UU. Al-Qur’an adalah kitab hidayah (petunjuk), karenanya tidak semua aspek hukum dinyatakan secara detail. Dari keseluruhan ayat-ayat al-Qur’an, prosentasi kecil berbicara tentang hukum. Banyak aspek hukum yang dinyatakan secara tersirat, bahkan tersuruk. Hadis sebagai mubayyin al-Qur’an juga belum bisa menjadi formula praktis penerapan syariah (al-Qur’an).

Karena alasan di atas, para Imam Mazhab dan pengikutnya merumuskan metode penalaran bagaimana memahami, mengembangkan, dan menerapkan hukum dari sumbernya. Sumber hukum secara teknis bersifat terbatas. Materi al-Qur’an tidak lagi mendapat penambahan pasca wafatnya Rasul SAW. Pertanyaan retoris yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf: “Bagaimana sumber hukum yang terbatas bisa meng-cover persoalan hukum yang tak terbatas”? Di sinilah signifikansi metodologi penalaran dan penemuan hukum dari sumber primer hukum Islam.

Sumber Hukum
Al-Qur’an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam. Fungsi dan peran al-Qur’an tidak semata sebagai sumber hukum, tetapi secara umum sebagai kitab petunjuk. Faktanya tidak banyak ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang hukum. Dalam catatan Abdul Wahhab Khallaf, ayat hukum dalam al-Qur’an sebanyak 228 ayat saja. Sementara Harun Nasution mencatat ada 368 ayat hukum. Jumlah ini menempati proporsi 5,8 % dari keseluruhan ayat al-Qur’an.

Sumber berikutnya adalah hadis. Hadis adalah sumber kedua hukum Islam yang fungsi utamanya sebagai penjelas al-Qur’an (mubayyin). Hadis menjelaskan maksud ayat-ayat al-Qur’an, tidak hanya ayat hukum tetapi juga ayat dalam kategori lain. Hadis pun bersifat terbatas dalam kaitannya dengan persoalan hukum, tidak saja pada aspek keterjangkaunnya (coverage), tetapi juga berkaitan dengan kesiapan implementasinya.

Pada praktiknya, hukum Islam baru bisa bersifat implementatif dengan bantuan disiplin fikih. Fikih menjadi formula dan rumus praktis bagaimana kehendak hukum Tuhan diimplementasikan. Munculnya fikih tak terlepas dari metodologi penalaran hukum yang dikembangkan oleh para mujtahid. Metodologi ini dilembagakan dalam keilmuan Ushul al-Fiqh. Ilmu ini menjadi ruh fikih, ibaratkan the logic of philosophy (logika dalam ilmu filsafat).

Metodologi Penemuan Hukum Islam
Metode penemuan hukum Islam bersifat jama (plural). Setiap mazhab hukum merumuskan metodenya yang khas. Mazhab Syafi’iy misalnya mengembangkan metode qiyas, Hanafiy mengembangkan istihsan, Maliki mengembang ‘amal ahl al-Madinah, dan seterusnya. Metode penalaran/penemuan hukum Islam atau yang disebut dengan “dalil” diperdebatkan (mukhtalaf fih). Konsensus dan kesepakatan hanya berkaitan dengan sumber/dalil hukum Islam al-Qur’an dan al-Sunnah (muttafaq ‘alayh).

Istihsan dan maslahah adalah di antara dalil yang diperselisihkan. Qiyas sebagai dalil yang relatif mapan pun ditolak oleh Ibn Hazm al-Zahiri. Ijma juga diperdebatkan tingkat feasibilitasnya (penerapannya). Ini artinya pada tingkat metodologi tidak ada kata sepakat, karena memang ia rumusan manusia yang berlaku hukum relatif.

Untuk penyederhanaan (karena jumlahnya yang banyak), metode penemuan hukum secara garis besar bisa dipilah menjadi tiga: metode interpretasi linguistik, metode penyelarasan hukum, dan metode kausasi.

Metode interpretasi lingustik dikembangkan untuk memahami dan menjabarkan hukum dari teks. Metode ini tidak terlepas dari hakikat dan karakteristik sumber hukum Islam berupa teks berbahasa Arab. Menurut catatan al-Jabiri, porsi terbesar Ushul al-Fiqh berkaitan dengan metodologi kebahasaan. al-Jabiri menyebutnya dengan epistem bayani.

Interpretasi lingustik terpilah menjadi: 1) bahasan tentang tingkat kejelasan teks hukum; 2) Pola penunjukan teks terhadap hukum; 3) cakupan – luas dan sempitnya – pernyataan hukum; 4) bentuk-bentuk formula taklif dalam teks/pernyataan hukum. Kompleksitas pembahasan ini bisa dilihat dalam buku-buku Ushul al-Fiqh.

Metode penyelarasan berkaitan dengan fatwa bahwa dalil-dalil/pernyataan-pernyataan hukum secara lahiriyah saling bertentangan dengan yang lain. berdasar fakta ini mmujtahid mengembangkan metode nasakh wa al-mansukh dan metode tarjih. Nasakh adalah “menghapus” ketentuan hukum lain yang datang lebih dahulu. Ketentuan hukum yang lebih dahulu dihapus (mansukh) dengan ketentuan hukum yang lebih baru. Sementara tarjih adalah mengunggulkan/memprioritaskan satu dari dua pernyataan hukum/teks yang secara zahir dianggap saling bertentangan.

Metode kausasi berkaitan dengan hukum yang tidak dinyatakan oleh teks. Banyak kasus hukum (baru) yang tidak ditemukan status hukumnya dalam teks. Untuk kepentingan ini mujtahid mengembangkan dua metode/pendekatan: metode analogi (qiyas) dan pendekatan maqashid al-syari’ah. Qiyas adalah metode yang didasarkan pada causa legis (illat) terhadap kasus-kasus yang bersifat pararel. Ahli hukum menyebutnya dengan bina’ al-hukm ‘ala al-‘illah (menemukan hukum dengan causa legis).

Jika menemukan hukum dengan causa legis tidak dimungkinkan, ahli hukum bergeser pada poros causa finalis. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan maqashid dalam hukum Islam. ‘Illat tidak lagi sifat hukum yang bersifat mundhabithah, tetapi telah bergeser pada hikmah hukum yang dinamis dan yang berorientasi kemaslahatan (ta’lil al-ahkam bi maqashid al-syariah). Al-Ghazali dalam catatan Jasser Auda telah melakukan ta’lil al-maqashid. Keterikatan terhadap teks tidak lagi bersifat tekstual-harfiyah sebagaimana masa al-Syafi’i. Tren ini kemudian memuncak pada era al-Syathibi.

Klasifikasi metode penemuan hukum juga bisa dipilah menjadi dua tren besar aliran: metode mutakallimun dan metode hanafiyyah. Metode mutakallimun dikembangkan oleh al-Syafi’i, Syafi’iyyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Mu’tazilah. Sementara metode hanafiyah dikembangkan oleh para pengikut Abu Hanifah.

Metode mutakallimun berkarakter deduktif. ini terlihat dari kitab-kitab ushul yang dikembangkan oleh aliran mutakallimun yang pengantarnya berupa logika dan prinsip-prinsip filosofis serta teologis yang dianut aliran ini. Misalnya adalah kajian tentang logika silogisme dan pembahasan tentang hukm al-asy-ya qabl al-syar’ (hukum sesuatu sebelum diturunkannya syariat), dan lainnya.

Berbeda dengan mutakallimun, aliran hanafiyah berkarakter induktif. Berbeda dengan al-Syafi’i yang telah menuliskan dan mewariskan kerangka metodologis penemuan hukum Islam bagi para pengikutnya, Abu Hanifah mewariskan banyak fatwa (Kitab al-Fatawa) tanpa acuan metodologis. Para pengikutnya lah yang kemudian merumuskan kerangka metodologis berdasar kajian mereka terhadap fatwa-fatwa tersebut. Kerangka dan prinsip metodologis diturunkan dari fatwa-fatwa yang bersifat partikular. Kerangka tersebut selanjutnya dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus partikular lain (furu’). Inilah yang dimaksud corak aliran hanafiyyah berkarakter induktif.

Dari Nalar Bahasa ke Nalar Maqashid
Peradaban Islam adalah peradaban teks, mengacu istilah Nasr Hamid Abu Zaid. Keilmuan Islam, termasuk hukum Islam, berporos pada teks. Hukum Islam adalah menifestasi kehendak Tuhan sebagai al-Syari’ (law giver).

Hukum Islam berbeda dengan hukum Barat atau hukum sekuler yang dibentuk oleh aparatus hukum (manusia). Karena itu hukum Islam harus dideduksikan dari sumbernya yang berbentuk teks dan bahasa. Karena itu dalam logika hukum Islam, hukum adalah ditemukan, bukan diciptakan oleh mujtahid. Penemuan hukum Islam yang bersumber teks menjadikan penalaran bahasa menjadi arus utama dalam sejarah pemikiran/metodologi hukum Islam.

Nalar bahasa berkisar pada persoalan bagaimana teks menunjuk pada makna hukum. Kajian Ushul al-Fiqh banyak berbicara tentang al-dalalah al-lughawiyyah (petunjuk bahasa) dan dalalah al-lafz ‘ala al-ma’na (bagaimana lafaz menunjuk pada makna). Misalnya lafaz ‘amr (perintah) menunjuk pada makna apa? Apakah lafaz ‘amr selalu menunjuk pada makna “perintah”? Makna-makna apa saja yang dikandung dalam lafaz ‘amr? Apa saja bentuk kebahasaan dari sebuah perintah? Dan seterusnya yang menunjuk pada kompleksitas makna kebahasaan.

Metode kausasi pun – teori qiyas dalam hal ini – tak terlepas dari nalar kebahasaan. Merujuk kepada pernyataan al-Jabiri, penentuan ‘illah tak terlepas dari bahasan teks. Penentuan ‘illat memabukkan pada keharaman khamer didasarkan pada kajian kebahasan teks tentang khamer. Kajian kebahasaan umumnya bersifat spekulatif dan bersifat terbatas.

Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran paradigmatis dari nalar bahasa ke nalar maqashid. Berdasar catatan Jasser Auda, paling tidak mulai al-Ghazali pergeseran tersebut terlihat, pergeseran dari causa legis (‘illat) ke causa finalis (maqashid). Sungguh pun awalnya dimaksudkan untuk kasus-kasus hukum yang tidak pararel dengan teks, maqashid yang berporos pada kemaslahatan menjadi orientasi baru pemikiran hukum Islam.

Hal di atas dikuatkan dengan pemikir-pemikir hukum Islam setelah al-Ghazali. Hasil riset al-Syathibi menunjukkan bahwa teks-teks hukum berakhir dengan kemaslahatan menguatkan pendekatan maqashid terhadap hukum Islam. Maqashid dan kemaslahatan mempunyai otoritas yang sepadan dengan teks, karena memang maqashid diturunkan dari teks tetapi dengan cara yang tidak semata harfiyah.

Dalam perkembangannya, maqashid dan kemaslahatan bahkan diperluas pemaknaannya sesuai dengan tantangan hukum yang bersifat dinamis. Jasser Auda menyebut pergeseran ini dengan min al-hifz ila al-tanmiyyah, from preservation to development and rights. Artinya dari pemeliharaan (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) ke makna pengembangan dan hak.

Pemeliharaan agama (hifz al-din) misanya, tidak lagi dimaknai sebagai larangan riddah tetapi dikembangkan pemaknaannya pada “kebebasan beragama”. Pemeliharaan akal (hifz al-‘aql) tidak lagi semata identik dengan larangan minum khamer, tetapi masuk pula larangan pemasungan kebebabasan berpendapat dan berekspresi. Inilah di antara contoh pengembangan (tanmiyyah/development) untuk merespon tantangan hukum dan dinamika zaman yang terus bergerak. Inilah orientasi baru pendekatan hukum Islam yang lebih subtantif dengan lebih banyak melihat aspek nilai dibanding dogma. Wallah a’lam.

Referensi

Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law (London: the International Institute of Islamic Thought, 2008);

Taha Jabir al-Alwani, Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Al Ittehad Publications, 2010);

Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Filsafat Hukum Islam (Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987);

Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”, dalam Ulumuna, Vol. 16, No. 1 (Juni 2012).

Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, Ushul Fiqh: Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif (Malang: Citra Intrans Selaras, 2020);

Ilustrasi gambar: republika.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: