Views: 0
5 min read
Peringatan Hari Pahlawan senantiasa memanggil memori kolektif kita tentang heroisme. Namun, acap kali kita lupa bahwa ada dimensi “kerja intelektual” di balik keberanian fisik tersebut: kecermatan mengenali keadaan, kepekaan membaca apa yang sejatinya terancam, dan kebijaksanaan menentukan preskripsi tindakan. Tanpa nalar kritis tersebut, heroisme akan kehilangan orientasi dan sekadar menjadi letupan emosi.
Relevansi dari kecermatan ini sangat terasa ketika jargon-jargon perjuangan ditarik ke dalam diskursus publik hari ini. Kata-kata seperti “musuh”, “pengkhianat”, atau “ancaman” memiliki daya eskalasi yang luar biasa. Begitu seseorang dilabeli sebagai musuh, ruang dialog otomatis tertutup. Padahal, artikulasi perbedaan pendapat belum tentu bermuara pada makar atau permusuhan, persis sebagaimana dukungan yang gegap gempita tidak selalu merepresentasikan pembelaan terhadap kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, mewarisi spirit kepahlawanan menuntut kesanggupan literasi kita dalam membaca realitas secara jernih. Kita perlu memetakan secara presisi: siapa yang sebenarnya dirugikan? Tindakan apa yang secara nyata merobek tenun kebangsaan kita? Dan fondasi epistemologis (bukti) apa yang menopang klaim tersebut? Semangat bela negara harus senapas dengan ketepatan mendiagnosis penyakit bangsanya.
Dari Keyakinan Teologis menuju Realitas Sosiologis
Tengok misalnya dokumen historis Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Keputusan monumental dari rapat konsul-konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya itu mempresentasikan dialektika yang apik antara keyakinan beragama dan pembacaan situasi sosiologis-politis. Seruan tersebut tidak turun dari ruang hampa, melainkan didasarkan pada kalkulasi ancaman nyata kembalinya kolonialisme dan represi fisik yang di depan mata. Di atas pembacaan realitas itulah, kewajiban (fardhu ain) mempertahankan Republik ditegaskan.
Ada ibrah (pelajaran) penting. Kewajiban membela tanah air dirumuskan dengan berpijak pada konteks objektif yang sedang dihadapi. Para kiai kita mampu mengawinkan prinsip universal agama dengan partikularitas nasib republik yang masih seumur jagung.
Dalam khazanah ushul fiqh, diskursus ini dikenal dengan konsep taḥqīq al-manāṭ. Secara sederhana, ia bermakna upaya sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa ‘illat (alasan/keadaan) yang menjadi dasar sebuah hukum benar-benar terkonfirmasi pada kasus spesifik yang sedang dihadapi. Imam Asy-Syathibi dalam al-Muwāfaqāt mendedahkan bahwa mengetahui hukum dari dalil teks (nash) belumlah cukup; seorang mujtahid dituntut melakukan investigasi empiris untuk memastikan ketepatan lokus penerapannya.
Sebagai misal, kesadaran akan kewajiban berlaku adil belum menjamin seseorang otomatis mampu memutus perkara secara adil di lapangan. Ia harus mendengarkan para pihak secara berimbang (audi alteram partem), membedah alat bukti, dan mengurai benang kusut perkaranya. Kegagalan membaca fakta dapat menjerumuskan kita pada tragedi yang ironis: menerapkan prinsip yang benar pada subjek atau keadaan yang salah.
Konsep taḥqīq al-manāṭ ini sangat elok jikalau ditarik menjadi paradigma dalam kehidupan publik. Ini tentu sebuah kontekstualisasi reflektif, bukan klaim bahwa perumus Resolusi Jihad secara leksikal memakai istilah tersebut saat itu. Subtansi pesannya jelas: keteguhan memegang nilai moral membutuhkan pisau analisis yang tajam dalam membedah kenyataan. Pengetahuan normatif tentang apa yang seharusnya (das Sollen) mutlak harus berdialog dengan realitas apa yang senyatanya terjadi (das Sein).
Pada titik inilah, keberanian membaca zaman menemukan bobot moralnya. Verifikasi fakta akan memilah secara adil siapa yang berhak dilindungi dan siapa yang harus memikul tanggung jawab. Keputusan yang diambil serampangan sering kali mengorbankan kaum mustadhafin (lemah) yang sedang mencari keadilan, dan alih-alih dilindungi, mereka malah distempel sebagai pembuat onar.
Jangan Rabun Mengenali Ancaman
Sebagai ilustrasi reflektif, mari melihat birokrasi pelayanan publik kita. Bayangkan seorang warga yang menyampaikan komplain atas hak layanannya yang tak tertunaikan. Dalam nalar yang sehat, institusi akan membaca aduan ini sebagai feedback krusial untuk pembenahan. Namun, jika kritik dialienasi sebagai “serangan terhadap wibawa institusi”, maka diskursusnya akan bergeser: dari perbaikan sistem menjadi kriminalisasi sang pengkritik. Substansi masalah terkubur oleh ego sektoral yang menuntut warga menjaga “nama baik” lembaga.
Ilustrasi hipotetis ini adalah potret buram akibat gagalnya taḥqīq al-manāṭ dalam merespons realitas. Institusi merasa heroik sedang membela panji kehormatannya, sementara warga terenggut hak konstitusionalnya. Disfungsi semacam ini tidak bisa diobati hanya dengan memompa jargon pengabdian. Yang mendesak dievaluasi adalah epistemologi institusi dalam mendefinisikan masalah dan kedewasaan mereka mengelola kebenaran walaupun bersifat pahit.
Nalar kritis yang sama sejatinya sangat dibutuhkan dalam praksis bernegara. Entitas negara memiliki maqashid (tujuan) mulia yang melampaui sekadar mengamankan kursi kekuasaan para pejabatnya. Kritik terhadap sebuah kebijakan publik harus dibedah murni dari substansi, validitas data, dan dampak sosiologisnya. Memframing kritik sebagai ancaman subversif sedari awal sama dengan menutup rapat mata kita dari jurang kekeliruan yang justru berpotensi menenggelamkan kepentingan publik.
Tentu saja, kita tidak boleh naif. Era disrupsi melahirkan banalitas informasi, hoaks, fitnah, dan manuver yang secara nyata merusak kohesi sosial. Namun, justru karena ancaman itu nyata dan destruktif, identifikasi terhadapnya harus berlandaskan rasionalitas yang akuntabel. Argumentasi dan bukti yang dapat diuji oleh publik akan menjadi filter untuk membedakan mana kritik kontruktif, dan mana fitnah yang diproduksi untuk kebencian.
Mungkin ada yang menyanggah: bukankah telaah yang berlarut-larut justru melahirkan kelumpuhan bertindak? Betul, dalam situasi krisis (darurat), keputusan sering kali harus dieksekusi di tengah defisit informasi. Namun, kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan informasi itulah kuncinya. Tindakan taktis disesuaikan dengan kalkulasi risiko, sembari membuka ruang revisi manakala data-data baru terkuak. Kesediaan untuk mengoreksi diri adalah katup pengaman agar kita tak terperosok lebih dalam.
Pada ruang-ruang pendidikan dan keagamaan, tanggung jawab profetik ini bisa diinkubasi dari cara kita memproses pengaduan. Adagium asas praduga tak bersalah harus dihidupkan; pelapor didengar, terlapor diberi ruang membela diri. Pemangku kebijakan tidak boleh alergi untuk menganulir keputusannya bila ditemukan novum baru. Keberanian moral level tertinggi justru terbaca ketika sebuah institusi mampu berucap: “kami keliru, dan kami akan memperbaikinya.”
Last but not least, Hari Pahlawan adalah monumen pengingat tentang mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Tugas sejarah generasi hari ini adalah memastikan bahwa iklim kemerdekaan itu menyediakan ruang yang aman bagi warganya untuk bernapas, bersuara, dan menuntut keadilan. Untuk merawat itu, kita butuh keberanian—keberanian yang tulus untuk mendengarkan realitas, bahkan ketika kenyataan itu menampar keyakinan kita sendiri. Wallah A’lam…